JAKARTA, GESANEWS.ID – Sebagai salah satu langkah strategis dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang dikepalai oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menggelar Rapat Monitoring, Evaluasi, dan Laporan Capaian Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Jalan/Jembatan, Transportasi, Kelistrikan, Telekomunikasi, dan Transportasi Desa.
Acara ini berlangsung di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Oktober 2023.
Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Jeffry Apoly Rahawarin, rapat ini menjadi wadah penting untuk membahas alokasi anggaran Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2023, yang mencapai angka fantastis sebesar Rp. 7.717.285.968.789.
Dana ini tersebar di 29 Kementerian Lembaga, 15 Provinsi, dan 54 Kabupaten/Kota. Jeffry menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaporan realisasi anggaran.
“Dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci utama. Sayangnya, ada kendala diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan fiskal,” ungkap Jeffry.
Tantangan Pandemi dan Wujud Keterbatasan Anggaran
Jeffry menyoroti kendala pada implementasi Perpres Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk PBWN-KP Tahun 2020-2024.
Dalam konteks ini, dia menyampaikan bahwa hanya satu tahun anggaran tersisa pada tahun 2024 untuk menjalankan semua program kegiatan.
Ini menjadi sorotan utama, karena efisiensi dan efektivitas penggunaan dana menjadi krusial untuk memastikan pembangunan yang berkesinambungan.
“Dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan kunci utama. Sayangnya, ada kendala diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kemampuan fiskal,” katanya, memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas situasi yang dihadapi.
Tantangan di Sektor Transportasi
Chandra Apriyanto, perwakilan dari Kementerian Perhubungan, memberikan perspektif dari sektor transportasi. Meskipun terjadi penurunan alokasi anggaran Kementerian Perhubungan, dari Rp. 579.945.770.825 menjadi Rp. 466.813.848.000, realisasi anggaran triwulan 3 mencapai 57,32%.
Namun, Chandra menyoroti kendala teknis, terutama terkait kontrak BTS Last Mile 4G Lokasi Eksisting. “Pelaksanaan proyek tetap berjalan, namun tantangan hukum masih harus diatasi,” tambahnya.
Tantangan Teknis dalam Telekomunikasi
Dewi Sartika Sari dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) memberikan gambaran capaian pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 hingga bulan Juni.
Meskipun 196 BTS telah dibangun, dengan 95 BTS sudah on air dan 38 BTS dalam proses pembangunan, Dewi mengakui adanya kendala teknis, termasuk masalah aset lahan dan penetapan lokasi.
