JAKARTA, POJOKBACA.ID – Kabar baik buat tenaga honorer di Indonesia. Bayang-bayang ketidakpastian yang selama ini menggelayuti masa depan mereka akhirnya mendapat jawaban yang jelas.
Pembatalan penghapusan tenaga honorer menjadi titik balik penting dalam perjalanan karir mereka.
Awalnya, honorer merasakan ombak ketidakpastian yang menghantui keberlanjutan pekerjaan mereka. Namun, seperti angin segar, kabar tak terduga datang menghentikan ancaman penghapusan tersebut.
Penghapusan yang sebelumnya menjadi momok menakutkan bagi tenaga honorer, kini mendapat penolakan tegas dari Menpan RB, Azwar Anas.
Dengan penuh komitmen, ia menyatakan keputusan untuk mempertahankan tenaga honorer agar tetap berkontribusi di instansi pemerintah.
“Jadi yang penting kita amankan dulu, tidak ada PHK tidak ada pengurangan pendapatan dari yang sekarang,” tegas Menpan RB Abdullah Azwar Anas (13/7), seperti yang dilansir dari menpan.go.id.
Data terbaru mencatat lebih dari 2,3 juta tenaga honorer dapat bernafas lega karena ancaman penghapusan telah dibatalkan. Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) menjadi tonggak penting dalam memberikan payung hukum yang kuat bagi honorer.
Dengan pengesahan RUU ASN, honorer kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka. Ini membawa harapan baru bagi tenaga honorer, menjadikan kesetaraan di dunia kepegawaian sebagai agenda utama untuk menghapus kesenjangan sosial.
Pengalihan status menjadi Aparatur Sipil Negara dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) membawa berbagai keuntungan bagi tenaga honorer. Kepastian gaji, jaminan perlindungan, peluang karir, dan tunjangan menjadi hak-hak yang dijamin.
Kepastian Gaji
Bagi tenaga honorer yang berhasil berpindah status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kepastian gaji menjadi hal utama yang mereka dapatkan. Gaji yang lebih jelas dan teratur memberikan stabilitas ekonomi yang dibutuhkan.
