MOROTAI, GESANEWS.ID – Kedeputian II melalui Keasdepan Potensi Kawasan Perbatasan Laut telah melaksanakan Kajian Pengembangan Ekonomi di PKSN Daruba pada Hari Kamis, 5 Oktober 2023. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Kajian Pengembangan Ekonomi di PKSN Daruba ini dilaksankan di Hotel Molokai, Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai.
Kajian ini dimulai dengan survey dan wawancara dengan para pihak terkait, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tim Konsultan dalam FGD menyampaikan hasil survey yang menyoroti kebijakan strategis pengelolaan perbatasan di Kabupaten Pulau Morotai.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Ruang Perbatasan Negara di Maluku Utara dan Papua Barat, Pulau Morotai ditetapkan sebagai pusat wilayah pengembangan dengan tiga skala prioritas.
Menurut Pelaksana Harian (Plh) Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Gutmen Nainggolanm pusat wilayah tersebut melibatkan Pusat Kegiatan Pelayanan Utama di Morotai Selatan, Pusat Kegiatan Pelayanan Penyangga di Morotai Timur, dan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Perbatasan di Morotai Utara.
“Di FGD ini juga kita bahas sistem jaringan transportasi Kabupaten Pulau Morotai dalam rencana tata ruang kawasan perbatasan negara, seperti infrastruktur terminal penumpang, terminal barang, pelabuhan penyeberangan, dan pos angkatan laut,” ujarnya.
Data dan informasi yang diperoleh dari hasil survey menunjukkan berbagai isu strategis dalam pengelolaan kawasan perbatasan di PKSN Daruba. Isu-isu tersebut termasuk kiriman sampah dari berbagai negara, abrasi pantai yang merusak pelabuhan, keterbatasan transportasi udara, sistem logistik yang kurang mendukung, daya beli masyarakat yang berkurang, blank spot di jalur pariwisata dan logistik.
“Kurangnya pemanfaatan infrastruktur pendukung pariwisata, kurangnya koordinasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten, kebutuhan SDM yang berpotensi, serta keterbatasan pengembangan kawasan terkait kepemilikan lahan juga kita bahas,” tandasnya.
Hasil survey ini mendapat tanggapan positif dari OPD dan para camat yang hadir dalam FGD. Mereka memberikan tanggapan untuk penguatan data dan informasi sebagai input bagi tim konsultan untuk menganalisis dan membangun rekomendasi guna meningkatkan pengelolaan kawasan perbatasan di PKSN Daruba.
